• Sabtu, 18 September 2021

Gus Imin Minta Mendikbudristek Cabut Aturan Baru Dana BOS

- Kamis, 9 September 2021 | 22:16 WIB
WakilKetua DPR RI Bidang Kokesra, Muhaimin Iskandar
WakilKetua DPR RI Bidang Kokesra, Muhaimin Iskandar

JAKARTA, GE - Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS Reguler. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) mengeluarkan aturan penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar meminta Mendikbudristek mempertimbangkan pencabutan aturan tersebut.

”Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak-hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,” ujar Gus Muhaimin dikutip dari suaramerdeka.com.

Baca Juga: Memperingati HUT ke-20, DPC Partai Demokrat Lampura Siapkan 500 Vaksin Untuk Warga

Selain itu, para guru honorer di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang selama ini banyak digaji dari dana BOS juga terancam tidak bisa mendapatkan gaji karena keterbatasan finansial sekolah.

Gus Imin sapaan Muhaimin Iskandar mengatakan, tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sementara ayat (2) berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Gus Muhaimin mengatakan, kebijakan Mendikbudristek tersebut juga akan berdampak terhadap banyak sekolah.

Sebab, sejauh ini, masih banyak sekolah yang terus bertahan dengan mengandalkan dana BOS, terutama sekolah-sekolah di daerah miskin dan jumlah siswa kurang dari 60.

Halaman:

Editor: Mohamad Kustandi

Sumber: Suara Merdeka

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Disiplin Prokes, PTMT Kota Bandung Berjalan Optimal

Jumat, 17 September 2021 | 22:20 WIB
X