• Minggu, 24 Oktober 2021

Gubernur Dalam Membuat Kepgub, Sudah Menyalahi Aturan Permenaker

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 13:07 WIB

BANDUNG, GE -- KEPUTUSAN Gubernur (Kepgub) Jabar, Ridwan Kamil tentang Kepengurusan Dewan Pengupahan masa bakti 2021-2024, dianggap telah menyalahi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Hal itu diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia(Aspanji) serta (Perkumpulan Pengusaha Engineering Jawa barat (PPEJB), H Yayat S Andhie.SE.MM.

Kesalahan Kepgub tersebut telah menempatkan sejumlah orang yang mewakili para Pengusaha dalam Dewan Pengupahan Jabar, untuk masa bakti 2021-2024, tanpa rekomendasi dari Kadin. 

Baca Juga: Ini Ucapan Yana, Kepada Tim Gerakan Bandung Merdeka Dari Covid-19

'Gubernur dalam membuat Kepgub sudah menyalahi aturan Permenaker. Karena orang yang mewakili dari Pengusaha tidak mendapatkan rekomendasi Kadin Jabar,' kata Yayat.

Dalam Kepgub tersebut, Gubernur telah mengubah Kepgub sebelumnya menjadi Kepgub perubahan no 561/Kep 429-Kesra/2021. 

'Pergub Perubahan atas Pergub nomor 561/Kep 177/Kep 177- Kesra, terbit pada 2 agustus 2021,' ungkapnya.

Baca Juga: Masuk Seri Kedua Liga 1, Ini Prioritas Pembenahan Pelatih Persib

Yang berubah dari Kepgub pertama ke Pergub perubahan hanya pergantian orang. 

Halaman:

Editor: Herry Kusraeli

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Para Kepala Desa, Harus Saling Berkoordinasi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 07:18 WIB

PD Kebersihan Kota Bandung Resmi Dilikuidasi

Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:41 WIB

Wujud Bela Negara Menurut Walikota Bandung

Senin, 11 Oktober 2021 | 22:14 WIB
X