• Minggu, 24 Oktober 2021

Ketua DPD LaNyalla : UU Daerah Kepulauan akan Dongkrak Perekonomian

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 06:50 WIB
Ketua DPD LaNyalla saat membuka High Level Meeting Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI.(foto : dok dpd ri)
Ketua DPD LaNyalla saat membuka High Level Meeting Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI.(foto : dok dpd ri)

JAKARTA, GE - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI, segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang.

Menurut LaNyalla, UU itu menjadi jawaban permasalahan daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Selain itu UU Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi.Demikian disampaikan LaNyalla saat membuka High Level Meeting Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut La Nyalla dengan hadirnya RUU Daerah Kepulauan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud,ungkapnya dikutip dari laman dpd.go.id Jumat(8/10/2021).

Baca Juga: Aleg Hergun: Regulasi Pajak Lambat Respon Bisnis Digital

High Level Meeting dengan tema 'Membangun Solidaritas untuk Percepatan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan', dilaksanakan untuk memberikan masukan dan dukungan dari daerah provinsi kepulauan, pemerintah kabupaten/kota, dan akademisi terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan.

"Sehingga akan menjadi bahan masukan kepada pemerintah agar mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU tersebut," ucap Senator asal Jawa Timur itu.

Ditambahkan LaNyalla, DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan karena memandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan. Baik terkait alokasi anggaran dari pusat ke daerah, pemulihan tata kelola wilayah, kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus dalam mempercepat tuntutan pembangunan di daerah kepulauan.

Baca Juga: Menperin Agus Optimistis Industri Tumbuh 5,5 Persen Tahun 2022

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rumah Lansia Ini dibedah, Hingga Fasilitas Perabot

Kamis, 21 Oktober 2021 | 12:02 WIB
X