• Senin, 29 November 2021

Dana Otsus Naik, KSP : Tidak Boleh Lagi Ada Penyelewengan

- Jumat, 12 November 2021 | 10:17 WIB
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani .foto IST)
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani .foto IST)

GELIAT EKONOMI, JAYAPURA -- Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, tidak boleh ada lagi Penyelewengan Dana Otsus, Korupsi, dan pungli, dalam mekanisme penyaluran dana otsus ke depan untuk menjamin efektivitas program dan mencegah kebocoran dana Otsus yang tidak tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan, dalam diskusi dengan Papua Corruption Watch, di Jayapura Kamis 11 November 2021. 

Jaleswari menyampaikan salah satu kritik yang dialamatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Otonomi Khusus di Papua adalah masih rendahnya peningkatan kesehateraan masyarakat. Salah satu indikatornya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang berada di skor 60.44 turun 0.40 dibanding tahun 2019,jelasnya 

Lanjutnya pun demikian IPM Papua-Barat">Papua Barat yang sedikit lebih baik di skor 65.09 walaupun tetap berada di bawah rata-rata IPM nasional tahun 2020 (71.94). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus selama 20 tahun terakhir ini belum efektif dan harus dievaluasi akuntabilitasnya,tegas Jaleswari.

Baca Juga: Ridwan Kamil Perihal Monumen: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah

Kondisi yang belum ideal ini, harus menjadi evaluasi bagi semua pihak bahwa pendekatan kebijakan pembangunan  di Papua tidak boleh biasa-biasa saja, tidak bolah parsial dan sporadis, serta tidak boleh asal terserap tanpa memperhatikan dampaknya. 

Disahkannya UU 2/2021 tentang otsus Papua ini dapat menjadi momentum perubahan. Beleid ini menekankan pada mekanisme baru pendanaan otsus, yaitu peningkatan alokasi dana otsus menjadi 2.25% setara dana alokasi umum nasional dimana 1% merupakan block grant (hibah) dan 1.25% perbasis kinerja. 

"Namun harus diingat bahwa hibah tersebut harus memiliki alokasi sesuai aturan dan tujuan bagi peningkatan kesejahteraan masayarakat dengan akuntabilitas pelaporan dan evaluasi yang kuat. Hal ini untuk membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan sehingga diharapkan kontrol sosial menjadi lebih kuat dan pembangunan dapat dirasakan hasilnya secara siginifikan",tutur Jaleswari.

Baca Juga: Jembatan Pramuka Cetak Rekor Muri , Penghubung Dua Provinsi Pertama di Indonesia

Jaleswari menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan mekanisme Pencegahan Korupsi melalui Stranas PK yang dapat  diterapkan untuk membantu pengelolaan dan implementasi otsus ke depan. 

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Karena Tugas Ini, Nakes diusulkan Sebagai Pahlawan

Rabu, 10 November 2021 | 18:47 WIB

PWI Pusat Gelar Lanjutan Koordinasi Jelang HPN 2022

Kamis, 4 November 2021 | 20:07 WIB

SVIB Vaksinasi 28 Ribu Dosis Ke Warga Medan

Kamis, 4 November 2021 | 16:50 WIB

Derrick Heng Jabat Direktur Marketing Telkomsel

Selasa, 2 November 2021 | 19:11 WIB
X