Anggota MPR RI: Pancasila Merupakan Maha Karya Bersama Milik Bangsa

TASIKMALAYA, GELIAT EKONOMI - Presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno menyebut bahwa urutan-urutan kelima sila dalam Pancasila disebutnya sebagai urutan sequential, bukan urutan prioritas. Kendati demikian, masing-masing sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan integral, yang satu sama lain saling mengandaikan dan saling mengunci. 

Demikian diungkapkan Anggota MPR RI, M. Hoerudin Amin saat acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Serbaguna Desa Wandasari Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 14 September 2022.

Menurutnya, kelima sila merupakan prinsip yang disebut dengan Panca Sila itu benar-benar merupakan maha karya bersama milik bangsa. Oleh karena setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan.

Baca Juga: Lestarikan Lingkungan, Samsonite Gandeng WWF Indonesia

"Sekarang apakah Pemerintah tidak menganggap penting gerakan pembangunan kesadaran nilai panca sila? Padahal sejatinya itu merupakan karya pendahulu dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka dan disahkan sebagai rumusan pada masa persidangan pertama BPUPK pada 29 Mei-1 Juni 1945," tanya anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Maka itu, Haerudin memandang jika memang ada, maka harus ada tahapan tahapan dan strategi dalam gerakan pembangunan kesadaran nilai panca sila diantaranya tahapan sosialisasi, propaganda, begitu pula tahapan ideologisasi.

"Tentu semua membutuhkan proyek besar pembangunan kesadaran Pancasila. Oleh karenanya membutuhkan pula pembuktian atas prilaku para pemimpin yang dinilai religius, humanis terpercaya juga pro keadilan," tuturnya dihadapan peserta serta tamu undangan.

Anggota MPR RI M. Hoerudin Amin Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Sansan)

Pancasila adalah landasan idiil dalam menjalankan kehidupan nasional. Pancasila yang ditemukan formulasinya pada pembukaan UUD 1945, dikatakan Hoerudin adalah suatu pandangan atau nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkahlaku bersama dalam berbagai kehidupan nasional.