• Sabtu, 18 September 2021

Memprihatinkan ! Data KPK Jabar Peringkat Satu Kasus Korupsi Dengan Jumlah 101 Kasus

- Rabu, 8 September 2021 | 15:46 WIB
Ketuanya Firli Bahur di di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat
Ketuanya Firli Bahur di di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

 

BANDUNG,GE-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)yang datang langsung dipimpin Ketuanya Firli Bahuri, mengumpulkan seratusan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk diingatkan agar tidak melakukan tindak pidana Korupsi.Serta diminta untuk mewaspadai titik rawan korupsi terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD fungsi penganggaran.

Dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 8 September 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri menmyebutkan.Kehadiran KPK di Jawa Barat ini, bukan tanpa alasan. Dia mengatakan bahwa data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi.

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” katanya.

lebih lanjut Firli menyebutkan, modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ujarnya.

Firli mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegasnya.

Ditambahkan Firli, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, Firli menjelaskan satu persatu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Terkini

DPR RI Sebut Desa Pujon Kidul Percontohan Desa Wisata

Jumat, 17 September 2021 | 23:05 WIB

Pemerintah Harus Peduli Limbah Medis B3 Dampak Pandemi

Rabu, 15 September 2021 | 10:32 WIB

Tinjau Apartemen Transit, Komisi IV Sebut Soal Buruh

Selasa, 14 September 2021 | 07:50 WIB
X