• Sabtu, 18 September 2021

DPR RI Dukung RUU KUP Untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

- Senin, 13 September 2021 | 18:00 WIB
Andreas Eddy
Andreas Eddy

JAKARTA, GE - Reformasi fiskal untuk menggapai beberapa tujuan seperti peningkatan kualitas belanja, sinergisitas dan harmonisasi keuangan antara pusat dan daerah serta optimalisasi pendapatan negara mendapat dukungan dari Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Salah satunya dengan merancang Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.

"Dalam rangka optimalkan pendapatan negaran kami memahami pandangan pemerintah soal RUU KUP agar jadi landasan perpajakan yang adil, efektif, sehat dan akuntabel," ujar Andreas ketika membacakan pandangan Fraksi PDI-Perjuangan saat Raker Komisi XI dengan pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021). Ia mengatakan, fraksinya telah memberikan beberapa panduan kasar dalam membahas RUU tersebut.

Dilansir dari laman dpr.go.id, beberapa panduan seperti perluasan perpajakan diharapkan digunakan untuk mengurangi distorsi perekonomian, namun tidak mengurangi daya saing di tengah masyarakat. Pembahasan RUU juga harus mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan kemampuan membayar wajib pajak dengan spirit gotong royong.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Pastikan Vaksinasi COVID-19 Massal Berjalan di Tanah Air

Politisi dapil Jawa Timur V itu juga menggarisbawahi pentingnya mencermati soal insentif dan peraturan perpajakan yang tidak tepat sasaran. "Selain itu perlu pengintegrasian data pajak juga digitalisasi layanan untuk menjaring sektor informal," kata Andreas. Harapannya terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak agar kenaikan PDB perkapita seiring tax ratio.

Baca Juga: Penataan Lingkungan, UPI Bersama Pemkot Bandung Kembangkan Mesin Sampah Ramah Lingkungan

Andreas juga menekankan agar penerapan perpajakan yang berdasarkan lanskap internasional harus mengedepankan kepentingan nasional. "Berdasarkan hal itu kami yakin selama ada political will maka pembahasan RUU KUP bisa berjalan lancar," pungkasnya.

***

Editor: Mohamad Kustandi

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR RI Sebut Desa Pujon Kidul Percontohan Desa Wisata

Jumat, 17 September 2021 | 23:05 WIB

Pemerintah Harus Peduli Limbah Medis B3 Dampak Pandemi

Rabu, 15 September 2021 | 10:32 WIB

Tinjau Apartemen Transit, Komisi IV Sebut Soal Buruh

Selasa, 14 September 2021 | 07:50 WIB
X