• Sabtu, 18 September 2021

HCMI Geruduk DPRD Jabar Minta Transparansi Kegiatan Reses

- Senin, 13 September 2021 | 19:19 WIB
Kabag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Yudi Mulyadi, S.STP., M.A.P. menerima Audiensi dari   HCMI  di Ruangan Pansus Sekretariat DPRD (Foto :Setwan)
Kabag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Yudi Mulyadi, S.STP., M.A.P. menerima Audiensi dari HCMI di Ruangan Pansus Sekretariat DPRD (Foto :Setwan)

 

BANDUNG,GE-Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Cendekiawan Muda Indonesia (HCMI) menggeruduk Gedung DPRD Jabar. Aksi tersebut didasari oleh dugaan kegiatan reses fiktif yang dilakukan anggota DPRD dalam kurun waktu 2019 hingga 2021.

Sekjen HCMI, Angga Firmansyah meminta transparansi anggaran reses, karena seperti diketahui setiap anggota dewan wajib melakukan kegiatan reses. Namun, disayangkan masih terdapat anggota dewan yang tidak melaksanakan kegiatan reses, otomatis pihaknya mencurigainya.

"Kami menduga adanya permainan di dalam, adanya manipulasi data anggaran reses," ujarnya di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (13/9).

Ia mengaku saat audiensi HCMI dengan Humas dan Protokol DPRD Jabar, belum menemui titik temu. Sebab, pihak DPRD hanya memberikan jawaban normatif seperti, anggota DPRD Jabar melakukan reses.

"Tapi ketika kami meminta dibukanya anggaran reses, mereka tidak bisa melampirkan itu," ucapnya.

Kendati begitu, tuntutan utama HCMI yakni pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Jabar. Pasalnya, pihaknya telah melakukan survei ke berbagai daerah seperti Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Bandung, dan Kota Bandung dari tingkat kelurahan dan kecamatan, tidak ada kegiatan reses dari anggota DPRD Jabar.

"Tidak ditemui reses di daerah tersebut, karena ketika kami kunjungi ke masyarakat pun tidak ada reses baik secara daring maupun luring. Padahal, di tengah pandemi Covid-19 masyarakat sangat mengharapkan kehadiran dari anggota DPRD Jabar," lanjutnya.

"Walaupun tidak ada kegiatan reses tetapi laporan kegiatan tersebut tetap harus ada, sehingga pihaknya curiga bahwa laporan tersebut dimanipulasi," sambungnya.

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Terkini

DPR RI Sebut Desa Pujon Kidul Percontohan Desa Wisata

Jumat, 17 September 2021 | 23:05 WIB

Pemerintah Harus Peduli Limbah Medis B3 Dampak Pandemi

Rabu, 15 September 2021 | 10:32 WIB

Tinjau Apartemen Transit, Komisi IV Sebut Soal Buruh

Selasa, 14 September 2021 | 07:50 WIB
X