• Sabtu, 18 September 2021

Banggar DPR RI Sayangkan Pemerintah Belum Realisasi Kebutuhan Riil Dana Abadi Pesantren

- Senin, 13 September 2021 | 20:12 WIB
Anggota Banggar DPR RI-Ratna Juwita Sari
Anggota Banggar DPR RI-Ratna Juwita Sari

JAKARTA, GE - Pemerintah pusat hingga saat ini belum mengabulkan kebutuhan riil terkait dana abadi pesantren dan penambahan dana desa. Hal ini dikatakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari.

Menurut Ratna, pemerintah beralasan anggaran sudah defisit, bahkan dalam laporan disebutkan bahwa APBN tahun 2022 diperkirakan mencapai defisit Rp868 triliun (4,85 persen) dan pembiayaan utang sebesar Rp973,6 triliun.

“Padahal keduanya ini sudah dijamin oleh UU Nomor 18/2019 Pasal 45 dan UU Nomor 6/2014. Akibatnya kita belum melihat bagaimana desentralisasi, semangat APBN yang berkeadilan dan berkelanjutan bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Ratna dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2022 bersama pemerintah yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Para Siswa Terlihat Ceria, Ketika Pelaksanaan PTMT Di SDN 238 Cigondewah Kota Bandung.

Ratna meminta agar pemerintah bersama DPR harus melihat beban fiskal berupa defisit anggaran tersebut, dalam perspektif generasi mendatang. Bahwa, menurutnya, anak-anak muda Indonesia ke depan akan semakin sempit menikmati ruang fiskal, yang disebabkan dari kebijakan yang diambil oleh generasi saat ini.

“Karena itu, saya ingin pertegas dalam hal ini, bahwa bagaimana sebenarnya perencanaan pemerintah dalam pembayaran utang yang akan kita ambil pada tahun 2022 nanti yang rasio utang terhadap PDB menjadi 43 persen,” ujar Politisi Fraksi PKB dikutip dari laman dpr.gi.id.

Baca Juga: HCMI Geruduk DPRD Jabar Minta Transparansi Kegiatan Reses

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebutkan terdapat selisih antara defisit sebesar Rp868 triliun dengan pembiayaan utang Rp973,6 triliun, yaitu sebesar Rp 105,6 triliun. Namun, besaran Rp 105,6 triliun tersebut sangat tergantung pada tingkat besaran PDB pada 2022.

Dengan komposisi ini, menempatkan rasio utang terhadap PDB menjadi 43 persen dan rasio utang terhadap pendapatan menjadi sekitar 51,93 persen. Yang terdiri dari bunga utang Rp405,8 triliun dan pokok utang kisarannya Rp550 triliun. “Sehingga, beban utang yang harus ditanggung pada 2022 sebesar Rp955,87 triliun,” jelas Said.

***

Halaman:

Editor: Mohamad Kustandi

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR RI Sebut Desa Pujon Kidul Percontohan Desa Wisata

Jumat, 17 September 2021 | 23:05 WIB

Pemerintah Harus Peduli Limbah Medis B3 Dampak Pandemi

Rabu, 15 September 2021 | 10:32 WIB

Tinjau Apartemen Transit, Komisi IV Sebut Soal Buruh

Selasa, 14 September 2021 | 07:50 WIB
X