• Sabtu, 18 September 2021

Guspardi Gaus: Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024, Plt Kepala Daerah Harus Profesional

- Selasa, 14 September 2021 | 21:48 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ( Foto: Oji/nvl DPR RI)
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ( Foto: Oji/nvl DPR RI)

JAKARTA, GE - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyebutkan pada Pilkada Serentak 2024 akan ada 272 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang akan menjabat sementara. Untuk itu, menurtunya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Plt. kepala daerah harus bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik.

Guspardi menegaskan, dlam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan untuk dijadikan dasar melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan secara serentak yaitu pada tahun 2024.

"Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya," kata Guspardi kepada Parlementaria, Selasa (14/9/2021) dilansir dari laman dpr.go.id.

Baca Juga: Pemkot Bandung Raih Hasil Memuaskan di Penilaian SAKIP dan RB Tahun 2020

Menurutnya, Pilkada serentak yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, maka menjelang pilkada serentak 2024 akan membuat 272 daerah yang kepala daerahnya akan dijabat oleh pelaksana tugas dimana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023.

"Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang di mana menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN," ujar Politisi PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat ini berharap agar Mendagri dalam menunjuk para Plt. kepala daerah bisa menempatkan mereka yang mempunyai kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas yang teruji. Sebagaimana lazimnya, pengangkatan Plt. Gubernur, prosesnya Kemendagri akan mengajukan ke Presiden. Kemudian Presiden yang menentukan. Sementara Plt Bupati/Walikota biasanya ditunjuk dari pejabat pimpinan pratama di lingkungan provinsi. Prosesnya, Kemendagri menerima usulan gubernur, kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

Baca Juga: Bersiap dengan Mengurangi Risiko Bencana,Paradigma Baru Antisipasi Lanina

"Jangan ada tumpangan politik dari partai mana pun. Sehingga dia bekerja profesional dan ASN yang di tunjuk itu tidak boleh digiring ke partai mana pun," tegasnya.

Guspardi menyampaikan, ASN yang ditunjuk sebagai Plt yang menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023 ini tentu akan dinilai oleh masyarakat. Para Plt yang ditunjuk mesti mempunyai integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat pun akan mengapresiasi kinerja dan mengenang ASN yang menjabat sebagai Plt meninggalkan legacy bagi daerah yang dipimpin.

Halaman:

Editor: Mohamad Kustandi

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR RI Sebut Desa Pujon Kidul Percontohan Desa Wisata

Jumat, 17 September 2021 | 23:05 WIB

Pemerintah Harus Peduli Limbah Medis B3 Dampak Pandemi

Rabu, 15 September 2021 | 10:32 WIB

Tinjau Apartemen Transit, Komisi IV Sebut Soal Buruh

Selasa, 14 September 2021 | 07:50 WIB
X