• Minggu, 24 Oktober 2021

DPRD Tekankan Pentingnya Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 08:57 WIB
Pansus 8 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Senin (4/10/2021).(foto :Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung.)
Pansus 8 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Senin (4/10/2021).(foto :Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung.)

BANDUNG , GE -- Panitia Khusus 8 DPRD Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja (raker)  Pansus 8 terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal bersama DPMPTSP, Bagian Hukum dan Tim Naskah Akademik, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD jalan Sukabumi No,30 Kota Bandung, Senin (4/10/2021).

Rapat dibuka oleh Ketua Pansus 8 Drs. Riana dan dihadiri oleh wakil ketua serta anggota Pansus 8 H. Asep Mulyadi, Dudy Himawan, SH., Hasan Faozi, S.Pd., Iwan Hermawan, SE., Ak., Yoel Yoshapat, ST., Rieke Suryaningsih, SH., Wawan Mohamad Usman, SP., Siti Nurjanah, S.S , Tim Naskah Akademik Prof. Asep Warlan dan dinas terkait.

Ketua Pansus 8 Drs. Riana menjelaskan bahwa dalam Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal harus ada yang berbeda karena apabila hanya sebatas penyelenggaraan penanaman modal saja maka payung hukumnya cukup pada Undang Undang Cipta Kerja saja.

Baca Juga: Pemerintah Lanjutkan PPKM Berbasis Level dengan Beberapa Penyesuaian , Masyarakat Diimbau Tetap Waspada

“Ke depannya kita akan mengundang pihak-pihak yang beririsan langsung dengan perda ini seperti bank daerah dan dinas koperasi, dinas perdagangan dan dinas lainnya yang memungkinkan untuk di-support dengan perda ini. Semakin banyak masukan dari dinas-dinas tersebut maka harapan kita perda ini akan semakin apik dan bisa diimplementasikan dengan baik," ujar Riana.

Pansus 8 juga mengapresiasi Tim Naskah Akademik karena mengakomodir masukan dan saran yang dewan berikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 8 H. Asep Mulyadi menyampailkan bahwa urgensi adanya Perda Penanaman Modal di Kota Bandung sangatlah penting karena mengingat banyak perda-perda yang beririsan untuk disesuaikan.

Baca Juga: DPR RI Minta Tanggal 9 November Sudah Ada Panglima TNI Baru

“Salaupun adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak berarti semuanya dipayungi oleh Undang undang ini (Ciptaker). Apabila tidak ada perda yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Kota Bandung maka tidak ada payung hukum yang berkesesuaian dengan perda lain yang ada di Kota Bandung seperti perda perizinan dan lainnya,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Guru Honorer Adukan Nasib ke DPRD Provinsi Jawa Barat

Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:18 WIB

DPRD Jabar Sorot Penanganan Penambang Ilegal

Kamis, 7 Oktober 2021 | 22:27 WIB

Komisi I DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Lahan Idle

Kamis, 7 Oktober 2021 | 21:43 WIB

Bapemperda DPRD Jabar Pelajari Ranperda DCD

Kamis, 7 Oktober 2021 | 21:25 WIB
X