• Minggu, 24 Oktober 2021

Bantu Masyarakat , DPRD Jabar Minta Anggaran Rutilahu Dinaikan

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 18:00 WIB
Komisi IV DPRD Provinsi Jabar kunker ke Kabupaten Subang meninjau program Rutilahu Tahun Anggaran 2021 di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Selasa (05/10/2021).
Komisi IV DPRD Provinsi Jabar kunker ke Kabupaten Subang meninjau program Rutilahu Tahun Anggaran 2021 di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Selasa (05/10/2021).

SUBANG, GE- Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu dalam memiliki hunian yang layak.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ichsan mengapresiasi program Rutilahu di wilayah Kabupaten Subang khususnya di Desa Cibeusi yang pembangunanya tersebar di beberapa wilayah.

"Kami mengapresiasi program Rutilahu diwilayah Kabupaten Subang khususnya Desa Cibeusi dalam pembangunannya tidak dalam satu wilayah RT saja tetapi posisinya tersebar disekitar Desa Cibeusi," ucapnya di Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Selasa,(5/10/2021).

Baca Juga: DPRD Tekankan Pentingnya Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal

Ichsan menyebut program Rutilahu tersebut saat ini sudah terdaftar 35 KK yang menerima program itu dan tidak lupa dirinya juga mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan anggarannya.

"Kami mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan pagu anggaran Rutilahu yang awalnya 17,5 juta per unit menjadi 25 jt per unit, mengingat target Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 pembangunan Rutilahu sebanyak 22.000 unit," ungkapnya.

Baca Juga: Menko Perekonomian : Realisasi Program PEN Perlindungan Sosial Capai Rp117,3 Triliun

Menurutnya, pembangunan Rutilahu ini sempat tertunda selama 10 tahun dikarenakan kurang terjalinnya komunikasi antara LPM Desa dengan Korfas Perkim di masing - masing UPTD.

"Perlu adanya komunikasi antara LPM Desa dengan Koordinator Fasilitator Perkim di masing - masing UPTD, sehingga nantinya ada suatu rumusan yang didasar dengan asas kesamarataan bagi penerima bantuan," tutur Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat. **

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Guru Honorer Adukan Nasib ke DPRD Provinsi Jawa Barat

Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:18 WIB

DPRD Jabar Sorot Penanganan Penambang Ilegal

Kamis, 7 Oktober 2021 | 22:27 WIB

Komisi I DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Lahan Idle

Kamis, 7 Oktober 2021 | 21:43 WIB

Bapemperda DPRD Jabar Pelajari Ranperda DCD

Kamis, 7 Oktober 2021 | 21:25 WIB
X