• Selasa, 26 Oktober 2021

Aleg Hergun: Regulasi Pajak Lambat Respon Bisnis Digital

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 06:20 WIB
Anggota Legislatif (Aleg) Komisi XI DPR RI Heri Gunawan .(foto : istimewa)
Anggota Legislatif (Aleg) Komisi XI DPR RI Heri Gunawan .(foto : istimewa)

 

JAKARTA, GE - Perubahan dinamika global yang begitu cepat belum diantisipasi oleh regulasi perpajakan, sehingga masih ada celah untuk menghindari pajak secara lintas yurisdiksi. Regulasi perpajakan lambat merespons eksistensi bisnis digital dan transaksi dengan e-commerce.

Demikian penegasan Anggota Legislatif (Aleg) Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) dalam keterangan persnya, Kamis (7/10/2021). Dengan lambatnya respon regulasi perpajakan, wajib pajak selalu menghindar dengan berbagai modus penghindaran pajak yang kian canggih.

"Dalam tataran makro, pajak adalah instrumen strategis bagi fiskal negara. Bila penerimaan perpajakan selalu gagal memenuhi target, ketangguhannya menjadi instrumen penggerak pembangunan juga tidak bekerja dengan maksimal. Salah satu indikator perpajakan yang baik adalah makin kompatibelnya dengan pertumbuhan ekonomi," pandang Hergun anggota DPR RI Nomor 85 ini.

Baca Juga: Menperin Agus Optimistis Industri Tumbuh 5,5 Persen Tahun 2022

Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang burung garuda,saat ini tax ratio Indonesia, masih rendah hanya di kisaran 9–11 persen produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah negara-negara ASEAN. Sebut saja, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Thailand sudah di kisaran 16–18 persen PDB. Sedangkan Laos, Singapura, dan Malaysia pada kisaran 12–14 persen PDB.

Politisi Partai Gerindra ini mengemukakan, berdasar latar belakang keadaan itulah DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam konteks itulah, segenap regulasi perlu disempurnakan untuk menopang persoalan perpajakan nasional. Harmonisasi peraturan perpajakan pun menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari lagi,tegas Hergun.

Baca Juga: Komponen Cadangan Dikerahkan, Bila Negara Dalam Keadaan Darurat Militer Atau Keadaan Perang

"Harmonisasi menjadi harapan besar untuk mendongkrak penerimaan perpajakan. Bila penerimaan perpajakan naik secara signifikan maka Indonesia bisa mengurangi akumulasi utang yang kian menggunung. Idealnya, biaya pembangunan mengandalkan penerimaan perpajakan, sementara utang sendiri cukup menjadi pendukung," tutup Hergun legislator dapil Jabar IV daerah Sukabumi.**

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Guru Honorer Adukan Nasib ke DPRD Provinsi Jawa Barat

Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:18 WIB

DPRD Jabar Sorot Penanganan Penambang Ilegal

Kamis, 7 Oktober 2021 | 22:27 WIB
X