• Senin, 29 November 2021

Waket DPR RI Rachmat Gobel Usul Perkuat PNM dan Koperasi Untuk Tekan Marak Pinjol Ilegal

- Minggu, 7 November 2021 | 20:09 WIB
Wakil Ketua (Waket) DPR RI Rachmat Gobel,(foto dok dpr ri)
Wakil Ketua (Waket) DPR RI Rachmat Gobel,(foto dok dpr ri)

GELIAT EKONOMI, JAKARTA - Wakil Ketua (Waket) DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, dalam menghadapi maraknya keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal, negara harus hadir, di antaranya dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi. Ia menilai pinjol ilegal yang menyusahkan masyarakat kecil saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

“Maraknya pinjol karena rakyat kecil butuh uang cepat, mudah, dan dekat. Jadi negara harus bisa menghadirkan lembaga keuangan yang bisa seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita kuatkan PNM dan koperasi,” kata Gobel kepada media di Jakarta.

Diakui Gobe Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja Tahun 2014 - 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo , saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, saat ini terdapat 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup.

Baca Juga: UMKM Halal Go-Digital untuk Tingkatkan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat

Namun, sebagian server (peladen) pinjol ilegal ini berada di luar negeri, sehingga bisa dengan mudah muncul kembali dengan nama yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga perlu menindak pengelolanya secara pidana. "Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan,” puji Gobel.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, selain tindakan represif, juga harus diiimbangi dengan tindakan kuratif. "Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat,tutur politisi Partai NasDem itu.

Lanjut Gobel, berdasarkan data Bank Indonesia, outstanding untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun. “Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,” katanya.

Baca Juga: Indonesia Sharia Economic Festival 8th (ISEF) Sustainable Fashion, Sustainable Lifestyle 'JANGGAWARI'

Politisi senayan no anggota 401 partai Nasdem ini menilai secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand.

Halaman:

Editor: Ferry Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Refocusing Anggaran Berdampak Pada Program Mitra Kerja

Selasa, 9 November 2021 | 21:42 WIB

DPRD Jabar Pelajari Perda Dana Cadangan Ke Jawa Tengah

Selasa, 2 November 2021 | 20:04 WIB
X