Ketika Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji Menjadi Sebagai Pembicara Utama

GELIATEKONOMI, BANDUNG — UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan kuliah umum bertema “Transformasi Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis, (09/04/2026).

Para peserta kegiatan ini berjumlah 2000 orang yang terdiri dari mahasiswa/i, Dosen, Tenaga Pendidikan, Penyuluh KB dan mitra kerja aktif Program Bangga Kencana.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fauzan Ali Rasyid, menekankan bahwa kajian hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Penguatan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi sangat relevan dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di fakultas tersebut.

Sementara itu, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Rosihon Anwar dalam sambutannya menegaskan bahwa isu kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur’an, aspek keluarga dan kependudukan menjadi bagian penting yang menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Ia juga menyatakan kesiapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan kependudukan dan keluarga.

Kegiatan ini menghadirkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, sebagai pembicara utama dan dilaksanakan secara hybrid di Aula Anwar Musaddad.

Mendukbangga menyampaikan bahwa Kemendukbangga siap membantu 8 program prioritas Presiden dan fokus pada penanganan serta isu strategis Kemendukbangga untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menguatkan pada pokok bahasannya tentang 74. 092.313 Keluarga Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah harus sejahtera melalui program penguatan kualitas keluarga, pencegahan stunting, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan leadership, dinamika pernikahan, Lansia Berdaya serta layanan keluarga berbasis hukum dan nilai keagamaan.

Selain itu, disinggung juga bahwa Bonus Demografi dan tantangan kependudukan harus dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong inovasi teknologi. Tanpa strategi ini, melimpahnya penduduk usia produktif berisiko memicu pengangguran tinggi dan bencana ekonomi.

Rangkaian kegiatan disambung dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilanjut sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Sip).