GELIATEKONOMI, BANDUNG — MIRIS ketika menyimak Debat Terakhir Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2024. Yang digelar di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Jl. Gatot Subroto, Bandung, Selasa (19/11/2024).
Memang suasana malam itu terasa agak hangat-hangat kuku, seru, lucu, datar, ada yang sombong sebagai mantan ASN padahal pernah masuk rekam jejak yang hitam. Dan ada juga yang melontarkan kata “Paeh” untuk manusia. Padahal kata “Paeh” tidak layak dikatakan untuk orang. Kata “Paeh” dalam Bahasa Sunda artinya “Mati” kasar untuk binatang.
Begini ceritanya, saat menyanggah pernyataan Paslon lain mengenai pembahasan Program UHC (UHC singkatan dari Universal Health Coverage. Yang merupakan program jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat). Erwin sempat mengucapkan kata “Paeh” (Paeh artinya Mati, dalam Bahasa Sunda kasar jika ditujukan kepada orang) seolah mengamini ucapan pendukung nomor urut 1.
“Proses UHC kalau belum sakit parah prosesnya ke Puskesmas dulu, baru masuk Dinkes untuk validasi. Kalau sudah mau “Paeh”, bisa langsung masuk IGD Rumah Sakit dengan menunjukkan KTP melalui SKTM atau Kartu Keluarga,” papar Erwin.
Tetapi perkataan Erwin ini, soal kata “Paeh”, disayangkan oleh Paslon lain, termasuk pasangan Paslonnya sendiri Muhammad Farhan.
Acara Debat Terakhir yang diharapkan akan menjadi pegangan masyarakat untuk memilih Pemimpin yang diharapkan. Tentu saja tidak sepatutnya, kata kasar dilontarkan. Apalagi, acara ini disiarkan langsung oleh televisi secara Nasional.
“Mohon maaf Wakil saya terprovokasi, hingga ada kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan untuk manusia,” ujar Farhan dengan suara agak gemetar ditengah berlangsungnya sesi Debat.
Lain lagi dengan Calon Walikota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu mengutarakan, “Program layanan kesehatan HD (Haru-Dhani) khususnya UHC. Bisa dipersingkat mekanismenya hanya dengan menunjukkan KTP. Sehingga, istilah “Meninggal Dunia” tidak menghantui masyarakat yang terkendala Administrasi.
“Justru ide HD itu cukup menunjukkan KTP sebagai Kartu Sakti. Dengan KTP langsung bisa mendapatkan layanan UHC, ketika memang tidak terdaftar di dalam BPJS. Itu yang sebenarnya point utama kita. Dan kita konsisten untuk melanjutkan UHC,” tandas Haru.
Sama seperti yang diunkapkan oleh Calon Wakil Walikota Bandung yaitu Dhani Wirianata mengatakan, “Selain memangkas Birokrasi, hanya dengan KTP, pihaknya akan melakukan penguatan terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas”.
Bahkan menurut Dhani juga untuk jam Operasional Puskesmas sangat singkat. Dan akan diperpanjang supaya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
“Demi Kesehatan Masyarakat Pemerintah harus hadir. Kami harus sampaikan bahwa kita harus memendekkan Birokrasinya,” singkatnya. (Sip).
