BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memastikan arah pembangunan kota dilakukan secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan riil di tingkat kewilayahan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat berdialog dengan warga dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-88 di Kelurahan Sekejati, Rabu (8/4/2026).
Farhan menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak lagi dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik serta permasalahan masing-masing wilayah.
“Kita tidak ingin penyeragaman. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda, sehingga pendekatannya harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu instrumen utama yang digunakan saat ini adalah data kewilayahan yang dihimpun melalui Laci RW. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan intervensi kebijakan.
Menurutnya, data Laci RW telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak digunakan sebagai rujukan perencanaan pembangunan.
“Data ini sudah tersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi arah kebijakan kita tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah memperkuat budaya statistik untuk meningkatkan kapasitas kewilayahan dalam mengelola dan memanfaatkan data.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan warga turut disampaikan, mulai dari banjir akibat luapan sungai, infrastruktur jalan, drainase, hingga penerangan jalan umum.
Farhan memastikan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan dan pemetaan teknis oleh perangkat daerah terkait.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial. Semua harus dipetakan secara menyeluruh, terutama persoalan banjir yang berkaitan dengan sistem hidrologi kota,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan aspek legalitas dalam pembangunan, termasuk pemanfaatan lahan dan fasilitas umum di tingkat kewilayahan.
“Semua harus jelas, baik status lahan maupun peruntukannya, agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Farhan mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menyampaikan data dan kondisi di lingkungan masing-masing sebagai bagian dari kolaborasi pembangunan kota.
“Pembangunan kota ini tidak bisa hanya dari pemerintah. Harus ada partisipasi warga, dan semuanya dimulai dari data yang akurat,” tuturnya.
