BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan untuk mewujudkan wajah kota yang lebih nyaman dan estetis.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, dalam talkshow di Radio Sonata, Selasa (14/4/2026).
Dini menjelaskan bahwa pengelolaan jalan di Kota Bandung terbagi dalam tiga kewenangan, yakni jalan nasional, provinsi, dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas instansi tetap dilakukan, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Kalau kondisinya berdampak fatal, kami tetap turun membantu penanganan. Karena bagi masyarakat, semua jalan itu satu kesatuan layanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Bandung mengedepankan pelayanan yang responsif dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, tanpa terhambat batas administratif kewenangan.
Terkait kualitas pekerjaan, DSDABM memastikan seluruh proyek infrastruktur diawasi secara ketat melalui konsultan pengawas yang terikat kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, hasil pekerjaan juga diaudit oleh inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setiap pekerjaan ada pengawasnya. Setelah selesai pun tetap diperiksa oleh inspektorat hingga BPK,” kata Dini.
Ia menambahkan, apabila ditemukan ketidaksesuaian standar, mekanisme sanksi akan diterapkan kepada pihak pelaksana.
Dini mengungkapkan, usia rata-rata jalan beraspal hotmix di Kota Bandung berkisar lima tahun. Namun, kerusakan jalan di lapangan sering dipengaruhi faktor lain, terutama sistem drainase yang belum optimal serta tingginya curah hujan.
“Kalau jalan cepat rusak, biasanya bukan hanya karena usia, tapi juga karena drainase. Air yang menggenang bisa merusak struktur jalan dari bawah,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan yang berulang kali diperbaiki namun kembali rusak akibat persoalan drainase, sehingga penanganan kini tidak hanya fokus pada permukaan jalan, tetapi juga sistem saluran air.
Berdasarkan data DSDABM, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Artinya, sebagian besar jalan berada dalam kondisi layak, meski perawatan tetap dilakukan secara berkala.
Dini juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah. Menurutnya, infrastruktur kota merupakan milik bersama yang harus dirawat secara kolektif.
“Program beautifikasi ini dari kita untuk kita. Mari kita jaga bersama karena yang menikmati hasilnya adalah seluruh warga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak merusak fasilitas umum seperti lampu jalan dan ornamen kota yang dipasang untuk memperindah Bandung.
DSDABM menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung visi “Bandung Utama”, dengan mengedepankan aspek fungsi sekaligus estetika kota.
“Perubahan memang tidak selalu instan, tetapi langkah nyata terus kami lakukan agar Bandung semakin nyaman, indah, dan membanggakan,” tuturnya.
Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan atau aduan melalui kanal resmi DSDABM maupun media sosial sebagai bentuk keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan.
Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Pemkot Bandung berharap wajah kota yang lebih tertata dan “geulis” dapat segera terwujud secara menyeluruh.
