BANDUNG, Geliatekonomi – Posyandu di Kota Bandung didorong bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas. Tidak lagi hanya berfokus pada penimbangan balita maupun pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memperkuat kualitas pelayanan publik hingga tingkat kewilayahan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perubahan paradigma Posyandu menjadi bagian penting dari upaya memperluas jangkauan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Bandung yang dirangkaikan dengan sosialisasi dan implementasi konsep Posyandu berbasis enam SPM, Rabu (4/11/2026).
Menurut Farhan, paradigma baru tersebut mencakup enam bidang pelayanan, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan infrastruktur, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
“Posyandu tidak hanya bertugas mengukur berat badan dan tinggi badan, tetapi cakupan kerjanya sudah jauh lebih luas. Keterlibatan Posyandu nantinya justru menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian enam SPM tersebut,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, transformasi ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri serta Ketua TP Posyandu Nasional. Dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, Posyandu diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Stunting Harus Dicegah Sejak Sebelum Pernikahan
Di samping memperluas fungsi pelayanan, Farhan juga menekankan pentingnya peran Posyandu dalam mempercepat penanganan stunting di Kota Bandung.
Menurutnya, terdapat dua sasaran utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni mencapai zero new stunting atau tidak munculnya kasus baru stunting serta menurunkan prevalensi stunting yang sudah ada.
Farhan mengingatkan, penurunan angka stunting tidak dapat dilakukan secara instan maupun hanya mengandalkan program jangka pendek. Diperlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai sektor.
“Untuk menurunkan prevalensi, tidak bisa dilakukan hanya melalui kegiatan dalam waktu singkat. Ini harus dilakukan secara sistemik,” katanya.
Ia menambahkan, pencegahan kasus baru harus dimulai jauh sebelum anak dilahirkan. Intervensi perlu dilakukan sejak seseorang mempersiapkan pernikahan, memasuki masa kehamilan, hingga proses persalinan.
“Untuk mencapai zero new stunting, kita mulai dari penanganan sejak seseorang akan menikah, kemudian hamil, sampai melahirkan,” tuturnya.
Melalui transformasi Posyandu berbasis enam SPM, Pemkot Bandung berharap pelayanan dasar semakin dekat dengan masyarakat. Posyandu juga diharapkan menjadi simpul koordinasi berbagai sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup warga.
Dengan demikian, perubahan paradigma Posyandu bukan sekadar memperluas tugas kelembagaan, melainkan menjadi langkah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih terpadu, responsif, dan menjangkau kebutuhan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
