CIANJUR – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, memastikan distribusi program Makanan Bergizi Gratis 3B (MBG 3B) di Kabupaten Cianjur berjalan optimal. Hal itu ditegaskan saat kunjungan kerjanya dan temu ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Selasa (4/3/2026).
Dalam arahannya, Wihaji menyampaikan bahwa MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD harus tersalurkan merata melalui seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saat ini sekitar 72 persen SPPG di Cianjur sudah menyalurkan MBG 3B. Artinya masih ada lebih dari 20 persen yang belum. Ini perlu segera dicek agar distribusi bisa menyeluruh,” ujarnya.
Ia meminta jajaran terkait melakukan evaluasi terhadap SPPG yang belum menyalurkan bantuan, sembari memastikan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, MBG 3B merupakan bagian dari strategi pembangunan keluarga sekaligus percepatan penurunan stunting. Ia menekankan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Kalau ingin pembangunan berhasil, maka keluarga harus diperkuat terlebih dahulu,” katanya.
Dalam kegiatan yang digelar di Aula Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Wihaji juga menyoroti peran strategis TPK. Para pendamping, khususnya ibu-ibu, dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan teladan kepada masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting.
Selain berdialog dengan TPK, Wihaji meninjau langsung SPPG Cipanas Sindangjaya 5 guna melihat proses produksi dan distribusi MBG 3B. Ia juga mengunjungi keluarga berisiko stunting (KRS) serta menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan bantuan nutrisi melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat serta Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, bersama unsur Forkopimda setempat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur melaporkan bahwa alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pemerintah pusat mencapai Rp16,13 miliar.
Sebanyak Rp12,59 miliar di antaranya digunakan untuk mendukung operasional 5.724 Tim Pendamping Keluarga.
Pemkab Cianjur juga mencatat penurunan signifikan angka stunting, dari 33,7 persen pada 2021 menjadi 7,3 persen pada 2025. Jumlah keluarga berisiko stunting pun turun dari 394.751 keluarga pada 2021 menjadi 104.867 keluarga pada 2024.
Temu TPK tersebut dihadiri lebih dari 300 peserta yang terdiri atas Tim Pendamping Keluarga, Penyuluh Keluarga Berencana, serta lulusan Sekolah Lansia.
